![]() |
| 81 Tahun Merdeka: Kok Hutan Gundul, Gunung Longsor, Banjir dan Laut Dipagar? Belanda Dulu Malah Bangun Rel dan Irigasi |
Ada pertanyaan yang kadang muncul ketika kita sedang duduk santai sambil menyeruput kopi: sebenarnya setelah 81 tahun merdeka, kita ini sedang mengalami kemajuan atau hanya semakin pintar membuat alasan?
Pertanyaan tersebut tentu terdengar kurang sopan. Tetapi sesekali memang perlu ada pertanyaan yang sedikit mengganggu kenyamanan, terutama ketika kita melihat hutan semakin rusak, gunung longsor, banjir datang berulang, wilayah pesisir bermasalah, sementara berita korupsi seperti tidak pernah kehabisan episode.
Lalu muncul perbandingan yang membuat kepala sedikit miring: pada masa penjajahan Belanda, berbagai infrastruktur seperti jalur kereta api dan jaringan irigasi dibangun di banyak wilayah. Sementara setelah puluhan tahun merdeka, kita masih sering ribut soal jalan rusak, banjir, tata ruang, korupsi anggaran, sampai urusan pagar laut.
Nah, sebelum pembaca menyiapkan batu untuk dilempar ke penulis, mari kita luruskan satu hal. Artikel ini bukan kampanye memuji penjajahan. Penjajahan tetap penjajahan. Eksploitasi sumber daya, diskriminasi, kerja paksa, dan kepentingan ekonomi kolonial adalah bagian penting dari sejarah yang tidak boleh diputihkan hanya karena ada rel kereta yang masih digunakan sampai sekarang.
Artikel ini adalah satire. Tujuannya sederhana: menertawakan diri sendiri sambil bertanya, mengapa setelah merdeka kita belum selalu mampu menjaga apa yang diwariskan alam dan membangun sesuatu yang manfaatnya terasa sampai generasi berikutnya?
Benarkah Indonesia Dijajah Belanda Selama 350 Tahun?
Angka 350 tahun sering digunakan untuk menggambarkan panjangnya periode kolonial Belanda. Tetapi secara sejarah, angka tersebut tidak bisa dipahami sebagai Indonesia sudah menjadi satu negara yang dijajah Belanda selama tepat 350 tahun.
Wilayah Nusantara terdiri dari banyak kerajaan dan daerah dengan sejarah hubungan berbeda-beda. Kekuasaan kolonial Belanda juga berkembang secara bertahap dan tidak sekaligus menguasai seluruh wilayah yang sekarang disebut Indonesia.
Jadi, angka 350 tahun lebih tepat dipahami sebagai ungkapan populer mengenai panjangnya proses kolonialisme Belanda di Nusantara, bukan stopwatch yang mulai berdetak pada satu tanggal lalu berhenti tepat 350 tahun kemudian.
Tetapi Ada Satu Hal yang Sulit Dibantah: Belanda Membangun Infrastruktur
Di sinilah perbandingan menjadi menarik. Pemerintah kolonial memang membangun berbagai infrastruktur seperti jalur kereta api, jalan, pelabuhan, bendungan dan jaringan irigasi.
Namun jangan langsung menyimpulkan bahwa Belanda membangun semua itu karena sangat mencintai rakyat Nusantara. Kolonialisme memiliki kepentingan ekonomi dan politik. Infrastruktur dibutuhkan untuk mengangkut hasil perkebunan, pertanian, barang, tentara, serta memperlancar administrasi pemerintahan kolonial.
Jadi kalau ada yang berkata, “Belanda dulu baik karena membangun jalan,” jawabannya juga perlu hati-hati. Jalan memang dibangun, tetapi pertanyaannya adalah jalan itu dibangun untuk siapa, dengan biaya siapa, dan hasil ekonominya mengalir ke mana?
Rel Kereta: Dulu Dibangun, Sekarang Masih Dipakai
Salah satu warisan infrastruktur kolonial yang paling mudah dilihat adalah jaringan kereta api. Sejumlah jalur yang dibangun pada masa kolonial kemudian berkembang dan menjadi bagian dari sistem transportasi Indonesia modern.
Ini menarik karena sebuah proyek yang dirancang puluhan bahkan lebih dari seratus tahun lalu masih mempunyai nilai sampai sekarang. Artinya, ada infrastruktur yang dirancang dengan perspektif lebih panjang daripada umur pembuatnya.
Bayangkan kalau semua proyek pembangunan mempunyai prinsip seperti itu. Bukan sekadar selesai sebelum masa jabatan selesai, tetapi dibuat agar masih berguna ketika pejabat yang meresmikannya sudah lama tidak lagi diingat.
Proyek Abadi vs Proyek Abis Diresmikan
Di sinilah satire mulai masuk. Kita kadang melihat proyek baru diresmikan dengan baliho besar, foto pejabat, pidato panjang, tepuk tangan meriah, kemudian beberapa tahun berikutnya mulai rusak dan masyarakat kembali mengeluh.
Kalau proyek tersebut cepat rusak, biasanya ada beberapa tersangka: kualitas pekerjaan, perencanaan, pemeliharaan, anggaran, atau kombinasi semuanya. Tentu bukan karena jembatannya iri melihat jembatan sebelah.
Belanda Membangun Irigasi, Kita Masih Berurusan dengan Banjir
Irigasi merupakan bagian penting dari pembangunan pertanian kolonial. Sistem pengairan dibangun untuk mendukung produksi pertanian dan perkebunan yang mempunyai nilai ekonomi bagi pemerintah kolonial.
Sekali lagi, motifnya bukan amal sosial. Tetapi infrastrukturnya tetap menjadi bagian dari sejarah pengelolaan air di Indonesia.
Ironisnya, sampai sekarang persoalan air masih menjadi pekerjaan rumah besar. Ketika hujan deras turun, sebagian masyarakat berdoa agar hujan berhenti. Ketika kemarau datang, sebagian lainnya berdoa agar hujan turun.
Jadi masalah kita kadang bukan kurang doa. Masalahnya adalah airnya datang pada waktu dan tempat yang salah.
Hutan Dulu, Hutan Sekarang: Kok Bisa Botak?
Indonesia mempunyai kekayaan hutan yang luar biasa. Hutan bukan hanya kumpulan pohon. Hutan merupakan bagian dari sistem air, tanah, keanekaragaman hayati, iklim lokal, dan kehidupan masyarakat.
Ketika hutan rusak, persoalannya tidak berhenti pada hilangnya pohon. Air hujan lebih mudah mengalir di permukaan, tanah menjadi rentan erosi, sungai membawa lebih banyak sedimen, dan risiko banjir maupun longsor dapat meningkat pada kondisi tertentu.
Lalu muncul pemandangan yang agak menyedihkan: gunung yang seharusnya hijau berubah menjadi kawasan terbuka, ketika hujan turun deras kemudian terjadi longsor, setelah itu masyarakat bertanya, “Kok bisa?”
Pohon yang ditebang juga mungkin sedang ingin menjawab, tetapi sayangnya sudah menjadi meja, kursi, atau entah apa.
Gunung Longsor: Alam Tidak Pernah Membaca Spanduk Peresmian
Gunung tidak peduli siapa bupatinya. Sungai tidak mengenal partai politik. Hujan juga tidak membaca baliho kampanye. Alam hanya mengikuti hukum fisika dan ekologi.
Jika daerah resapan air berkurang, lereng terganggu, drainase buruk, tata ruang tidak tepat, dan hujan ekstrem terjadi, risiko bencana dapat meningkat.
Karena itu, pembangunan seharusnya tidak hanya menghitung berapa banyak bangunan yang berhasil dibuat. Pemerintah dan masyarakat juga harus menghitung berapa banyak kawasan hijau yang harus tetap dipertahankan.
Banjir: Air Tidak Salah, Kita yang Kadang Salah Memberi Jalan
Banjir sering diperlakukan seperti tamu tidak diundang. Padahal kadang kita sendiri yang membuatkan pintu masuk, membuang sampah ke sungai, menutup tanah dengan beton, membangun di kawasan rawan, dan mengurangi daerah resapan.
Ketika hujan turun, air tentu mencari jalan. Kalau jalur alaminya sudah dipenuhi bangunan, jalan raya, permukiman, atau sampah, air akan mencari jalur lain.
Kemudian kita marah kepada hujan.
Ini seperti menutup semua pintu rumah lalu marah kepada tamu karena masuk lewat jendela.
Laut Dipagar: Ketika Pantai Ikut Bertanya “Saya Salah Apa?”
Persoalan pagar laut menjadi contoh menarik bagaimana tata kelola ruang pesisir dapat menimbulkan perdebatan besar. Kawasan laut dan pesisir bukan ruang kosong yang bisa diperlakukan seperti halaman belakang rumah.
Laut mempunyai fungsi ekologis, ekonomi, sosial, dan menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Karena itu, setiap intervensi di kawasan laut membutuhkan kajian, aturan, transparansi, serta perhatian terhadap masyarakat yang kehidupannya bergantung pada wilayah tersebut.
Satirenya begini: selama ini manusia membuat pagar untuk melindungi rumah dari orang lain. Sekarang kita melihat perdebatan tentang pagar di laut. Tinggal tunggu ikan bertanya, “Pak, kalau saya lewat sini harus punya sertifikat juga?”
Korupsi: Penyakit Lama dengan Teknologi Baru
Kalau ada satu hal yang membuat pembangunan menjadi mahal, salah sasaran, atau tidak optimal, korupsi selalu menjadi salah satu persoalan yang harus diperangi.
Kalimat “korupsi nomor satu” dalam judul artikel ini adalah satire, bukan klaim peringkat resmi. Indonesia tentu bukan satu-satunya negara yang menghadapi korupsi. Tetapi praktik korupsi memang dapat merusak kualitas pemerintahan, mengurangi efisiensi belanja publik, dan menggerus kepercayaan masyarakat.
Yang lucu sekaligus menyakitkan adalah ketika anggaran pembangunan seharusnya menjadi jalan, jembatan, sekolah, irigasi, fasilitas kesehatan, atau perlindungan lingkungan, tetapi sebagian nilainya justru berubah menjadi aset pribadi.
Negara mengeluarkan uang untuk membangun jalan.
Jalannya rusak.
Negara memperbaiki jalan.
Jalannya rusak lagi.
Rakyat membayar pajak lagi.
Kalau ini berlangsung terus, yang paling awet bukan jalannya. Yang awet adalah pekerjaan perbaikannya.
Apakah Semua Pembangunan Belanda Lebih Baik?
Tentu tidak. Ini bagian yang sering hilang ketika orang membuat perbandingan romantis antara masa kolonial dan masa sekarang.
Pemerintah kolonial membangun infrastruktur terutama dalam konteks kepentingan kolonial. Sistem ekonomi kolonial dirancang untuk mengeksploitasi sumber daya dan menghasilkan keuntungan bagi kekuatan kolonial.
Rakyat pribumi mengalami berbagai bentuk ketidakadilan, beban ekonomi, diskriminasi, dan kekerasan. Karena itu, tidak masuk akal mengatakan bahwa Indonesia seharusnya kembali dijajah hanya karena ada rel kereta dan irigasi.
Yang justru harus kita ambil adalah pelajarannya: kalau penjajah saja mampu membangun infrastruktur yang masih mempunyai manfaat setelah lebih dari satu abad, mengapa negara merdeka tidak boleh mempunyai ambisi membangun sesuatu yang manfaatnya bertahan ratusan tahun?
Masalah Kita Bukan Tidak Bisa Membangun
Indonesia sebenarnya mampu membangun. Jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, kereta api, pembangkit listrik, sekolah, rumah sakit, dan berbagai infrastruktur modern telah dibangun di berbagai daerah.
Masalahnya adalah kualitas pembangunan harus berjalan bersama dengan kualitas perencanaan, transparansi anggaran, pemeliharaan, perlindungan lingkungan, dan pengawasan.
Bangunan baru memang mudah difoto. Memelihara bangunan selama tiga puluh tahun tidak terlalu menarik untuk konten media sosial. Tidak ada acara gunting pita setiap bulan untuk membersihkan saluran air.
Padahal justru pemeliharaan itulah yang membuat infrastruktur panjang umur.
Kemerdekaan Seharusnya Membuat Kita Lebih Bertanggung Jawab
Kemerdekaan bukan hanya soal bebas menentukan pemimpin. Kemerdekaan juga berarti mempunyai tanggung jawab menentukan masa depan sendiri.
Kalau hutan rusak, kita tidak bisa terus menyalahkan penjajah. Kalau sungai penuh sampah, kita tidak bisa mengirim surat protes ke Den Haag. Kalau tata ruang kacau, kita tidak bisa menyalahkan VOC.
VOC bahkan sudah bubar sejak 1799.
Jadi kalau sungai kita mampet hari ini, kemungkinan besar masalahnya bukan karena VOC lupa mengangkat sampah.
Generasi Sekarang Harus Berani Bertanya
Apakah pembangunan yang kita lakukan benar-benar bermanfaat untuk masyarakat?
Apakah proyek tersebut dirancang untuk puluhan tahun atau hanya untuk selesai sebelum peresmian?
Apakah hutan dan daerah resapan air dilindungi?
Apakah pembangunan pesisir mempertimbangkan nelayan dan ekosistem laut?
Apakah anggaran benar-benar sampai ke proyek?
Apakah pejabat dan pengusaha yang terlibat dapat diawasi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar membandingkan “zaman Belanda” dengan “zaman Indonesia merdeka”.
Jangan Sampai Penjajahan Menjadi Standar Pembanding Kita
Ini bagian yang paling menohok. Kalau setelah 81 tahun merdeka kita masih menggunakan pembangunan zaman kolonial sebagai standar untuk memuji infrastruktur, berarti ada sesuatu yang perlu dievaluasi.
Seharusnya negara merdeka tidak hanya mampu mempertahankan warisan pembangunan masa lalu. Negara merdeka seharusnya mampu membuat warisan baru yang lebih baik.
Kalau dulu dibangun rel, kita seharusnya membangun transportasi yang lebih modern.
Kalau dulu dibangun irigasi, kita seharusnya membangun sistem pengelolaan air yang lebih pintar.
Kalau dulu ada jalan untuk mengangkut hasil bumi, kita seharusnya memiliki jaringan logistik yang jauh lebih efisien.
Kalau dulu hutan dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi kolonial, sekarang kita seharusnya mampu mengelola hutan dengan prinsip ekonomi sekaligus konservasi.
81 Tahun Merdeka: Jangan Hanya Merdeka dari Penjajah
Merdeka dari penjajahan adalah pencapaian sejarah yang luar biasa. Tetapi bangsa yang merdeka juga harus berusaha membebaskan dirinya dari kebiasaan buruk yang dibuat sendiri.
Bebaskan pembangunan dari korupsi.
Bebaskan sungai dari sampah.
Bebaskan hutan dari pembabatan yang tidak terkendali.
Bebaskan tata ruang dari kepentingan jangka pendek.
Bebaskan anggaran dari kebocoran.
Dan yang paling penting, bebaskan pola pikir dari anggapan bahwa pembangunan cukup diukur dari banyaknya proyek yang diresmikan.
Kesimpulan: Jangan Sampai Kita Menang Perang, Tetapi Kalah Mengurus Rumah Sendiri
Perbandingan antara Indonesia setelah 81 tahun merdeka dan masa kolonial Belanda memang menarik, tetapi tidak boleh dibuat secara hitam putih. Belanda membangun berbagai infrastruktur, tetapi pembangunan tersebut tidak terlepas dari kepentingan kolonial dan eksploitasi ekonomi.
Indonesia merdeka juga telah membangun banyak hal yang luar biasa. Namun kita masih menghadapi persoalan serius seperti kerusakan lingkungan, banjir, longsor, tata ruang, kualitas infrastruktur, dan korupsi.
Karena itu, pelajaran paling penting bukanlah “Belanda lebih baik”. Pelajarannya justru jauh lebih menohok: jangan sampai bangsa yang sudah merdeka selama puluhan tahun justru kalah disiplin dalam menjaga alam dan membangun masa depan dibandingkan pemerintahan kolonial yang dahulu membangun terutama untuk kepentingannya sendiri.
Kita tidak membutuhkan penjajah untuk belajar membangun dengan serius.
Kita membutuhkan pemerintahan yang jujur, masyarakat yang peduli, perencanaan yang masuk akal, penegakan hukum yang tegas, dan keberanian untuk berpikir lebih panjang daripada satu periode jabatan.
Sebab kalau setiap generasi hanya sibuk membangun lalu generasi berikutnya sibuk memperbaiki, kemudian generasi setelahnya kembali memperbaiki, mungkin yang sebenarnya belum merdeka bukan negaranya.
Yang belum merdeka adalah cara berpikirnya.
Pertanyaan yang Sering Muncul
Benarkah Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun?
Angka 350 tahun merupakan ungkapan populer untuk menggambarkan panjangnya proses kolonialisme Belanda di Nusantara. Secara historis, penguasaan Belanda berlangsung bertahap dan tidak berarti seluruh wilayah Indonesia berada di bawah kekuasaan Belanda selama tepat 350 tahun.
Apakah Belanda benar-benar membangun rel kereta dan irigasi?
Ya, pemerintah kolonial membangun berbagai infrastruktur, termasuk jaringan kereta api dan sistem irigasi. Namun pembangunan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kepentingan ekonomi, politik, militer, dan administrasi kolonial.
Apakah artikel ini berarti memuji penjajahan Belanda?
Tidak. Penjajahan tetap merupakan sistem penguasaan dan eksploitasi. Perbandingan dalam artikel ini digunakan sebagai kritik terhadap pembangunan dan tata kelola Indonesia modern, bukan untuk mengagungkan kolonialisme.
Apakah Indonesia sekarang tidak mengalami kemajuan?
Tentu mengalami kemajuan. Indonesia telah membangun banyak infrastruktur modern dan mempunyai kemampuan ekonomi serta teknologi yang jauh berbeda dibandingkan masa kolonial. Kritiknya adalah agar kemajuan tersebut disertai tata kelola yang baik, perlindungan lingkungan, transparansi, dan pembangunan yang berkelanjutan.
Apa pelajaran paling penting dari perbandingan tersebut?
Pelajaran utamanya adalah pembangunan harus mempunyai umur panjang, manfaat luas, perencanaan matang, pemeliharaan yang konsisten, serta pengawasan terhadap penyalahgunaan anggaran. Negara merdeka seharusnya mampu menciptakan warisan pembangunan yang lebih baik daripada masa sebelumnya.
Catatan Penutup
Artikel ini merupakan tulisan opini dan satire. Beberapa ungkapan seperti “korupsi nomor satu” dan perbandingan 81 tahun dengan 350 tahun digunakan sebagai gaya retoris, bukan sebagai peringkat statistik atau klaim sejarah bahwa seluruh wilayah Indonesia dijajah Belanda selama tepat 350 tahun.
Kalau pembaca merasa tersindir, tenang saja. Penulis juga termasuk orang Indonesia. Jadi yang sedang diketawakan sebenarnya bukan tetangga sebelah, melainkan kita semua yang kadang terlalu cepat bangga ketika proyek selesai dan terlalu lambat bertanya siapa yang akan merawatnya.
Karena merdeka itu bukan cuma punya bendera.
Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah, air, hutan, laut, uang negara, dan masa depan anak cucu.




