81 Tahun Merdeka Rakyat Indonesia Ga Sadar Disuruh Lomba Bertahan Hidup

81 Tahun Merdeka Rakyat Indonesia Ga Sadar Disuruh Lomba Bertahan Hidup

Indonesia ini sebenarnya negara yang agak unik. Tanahnya luas, lautnya luas, hutan pernah luas, batu bara ada, nikel ada, gas ada, emas ada, sawit ada, bahkan bahan yang sekarang dibutuhkan dunia untuk kendaraan listrik pun ada. Kalau kekayaan alam bisa langsung berubah menjadi saldo rekening rakyat, mungkin sebagian masyarakat sudah tidak perlu terlalu sering membuka aplikasi mobile banking sambil berharap angka di dalamnya tiba-tiba bertambah.

Tetapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Kekayaan alam memang menghasilkan nilai ekonomi, tetapi pertanyaan besarnya adalah: siapa yang menguasai rantai bisnisnya, siapa yang mendapatkan nilai tambah terbesar, dan seberapa besar manfaat akhirnya benar-benar dirasakan masyarakat?

Di sinilah rakyat mulai garuk kepala.

Emas Indonesia menjadi bagian dari industri pertambangan yang melibatkan perusahaan dan modal asing. Nikel menjadi rebutan industri global, terutama karena kebutuhan baterai dan kendaraan listrik. Batu bara diekspor ke berbagai negara. Gas dan energi juga masuk ke dalam jaringan perdagangan internasional.

Secara ekonomi, ekspor tentu bukan dosa. Indonesia memang membutuhkan perdagangan internasional. Investasi asing juga dapat membawa modal, teknologi, lapangan kerja, dan akses pasar.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Indonesia hanya menjadi tempat mengambil bahan mentah, sementara keuntungan terbesar dari proses hilirisasi, teknologi, pembiayaan, perdagangan, dan produk akhirnya justru dinikmati pihak lain?

Indonesia Punya Nikel, Dunia Punya Pabrik

Nikel adalah contoh yang menarik. Indonesia memiliki cadangan nikel besar dan menjadi pemain penting dalam rantai pasok global. Tetapi memiliki bahan baku tidak otomatis berarti menjadi penguasa industri.

Kalau kita hanya bangga karena tanah kita mengandung nikel, itu seperti bangga mempunyai kebun kopi tetapi orang lain yang memiliki mesin roasting, merek, jaringan toko, teknologi pemasaran, dan akhirnya menjual kopi tersebut dengan harga berkali-kali lipat.

Kita punya kopinya.

Orang lain punya brand-nya.

Kita punya tanahnya.

Orang lain bisa saja punya teknologi, modal, jaringan distribusi, dan pasar.

Lalu kita bertanya, “Kok keuntungan besarnya bukan di kita?”

Ya karena dalam ekonomi modern, yang paling mahal sering kali bukan tanah tempat bahan baku berada. Yang mahal adalah teknologi, modal, pengolahan, merek, distribusi, dan penguasaan pasar.

Emas Ada di Tanah, Tetapi Rakyat Jangan Sampai Hanya Kebagian Debu

Indonesia mempunyai sumber daya emas yang sangat besar. Namun keberadaan emas di bawah tanah tidak otomatis membuat setiap rakyat menjadi kaya.

Tambang membutuhkan modal besar, teknologi, izin, tenaga ahli, infrastruktur, pengelolaan lingkungan, serta akses pasar. Karena itu, persoalan sebenarnya bukan sekadar siapa yang mengambil emas.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: berapa besar nilai ekonomi yang tinggal di Indonesia, berapa besar penerimaan negara, berapa besar manfaat bagi daerah, dan apakah masyarakat sekitar benar-benar memperoleh peningkatan kesejahteraan?

Jangan sampai rakyat hanya melihat truk keluar masuk membawa hasil bumi, sementara mereka sendiri masih sibuk menghitung uang belanja sampai akhir bulan.

Batu Bara Keluar, Listrik dan Pajak Masuk

Indonesia juga merupakan salah satu produsen batu bara besar dunia. Komoditas ini menghasilkan devisa dan penerimaan negara, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang ketergantungan ekonomi terhadap sumber daya alam.

Kalau sumber daya alam terus diambil, suatu hari cadangannya berkurang. Maka negara harus memastikan hasil kekayaan alam hari ini diubah menjadi modal untuk masa depan: pendidikan, teknologi, industri, kesehatan, infrastruktur, dan sumber energi baru.

Jangan sampai batu bara habis, hutan berkurang, lubang tambang bertambah, tetapi rakyat masih diberi nasihat klasik: “Mari kita hidup sederhana.”

Rakyat tentu bisa hidup sederhana.

Yang agak sulit adalah hidup sederhana sambil membayar semua jenis biaya kehidupan yang semakin pintar mencari rakyat.

Rakyat: Pemeran Utama yang Sering Kebagian Tagihan

Di sisi lain, masyarakat menghadapi pajak dan berbagai pungutan yang menjadi sumber penerimaan negara. Pajak memang diperlukan. Negara tanpa pajak akan kesulitan membiayai sekolah, rumah sakit, jalan, keamanan, administrasi, dan berbagai layanan publik.

Masalahnya muncul ketika rakyat merasa hubungan antara pajak dan pelayanan publik tidak seimbang.

Rakyat membayar pajak.

Rakyat membayar listrik.

Rakyat membayar bensin.

Rakyat membayar makanan.

Rakyat membayar biaya pendidikan.

Rakyat membayar berbagai kebutuhan administrasi.

Kemudian ketika ekonomi sulit, rakyat kembali diminta berhemat.

Sementara di tempat lain, berita mengenai proyek bernilai besar, fasilitas pejabat, perjalanan dinas, konflik kepentingan, dan dugaan korupsi membuat masyarakat bertanya-tanya: “Yang diminta berhemat sebenarnya rakyat saja atau semuanya?”

Utang Negara: Angka Besar yang Sulit Dibayangkan

Angka utang pemerintah Indonesia memang sudah berada pada skala ribuan triliun rupiah. Tetapi utang negara harus dibaca secara hati-hati karena utang pemerintah bukan berarti setiap warga mempunyai tagihan pribadi yang dibagi rata seperti arisan.

Utang juga bukan otomatis buruk. Negara dapat menggunakan utang untuk membiayai pembangunan produktif yang menghasilkan manfaat ekonomi lebih besar daripada biaya pembiayaannya.

Masalahnya adalah untuk apa utang tersebut digunakan, berapa biaya bunganya, bagaimana kemampuan membayarnya, dan apakah manfaat pembangunan benar-benar menghasilkan produktivitas jangka panjang?

Kalau utang digunakan untuk membangun sesuatu yang meningkatkan produktivitas, masyarakat masih dapat melihat logikanya.

Tetapi kalau uang negara bocor karena korupsi, proyek tidak efisien, atau kebijakan hanya menguntungkan kelompok tertentu, maka rakyat bukan hanya menerima tagihan ekonomi. Rakyat juga menerima tagihan moral dari keputusan yang tidak mereka buat.

Oligarki: Ketika Kekuasaan dan Uang Duduk Satu Meja

Istilah oligarki sering muncul dalam kritik politik Indonesia. Secara sederhana, istilah tersebut merujuk pada situasi ketika kekuasaan dan sumber daya politik atau ekonomi terkonsentrasi pada kelompok elite yang mempunyai pengaruh besar.

Masalahnya bukan sekadar orang kaya mempunyai bisnis. Orang kaya berbisnis bukan kejahatan. Pengusaha sukses juga bukan musuh negara.

Yang harus diawasi adalah ketika kekuatan ekonomi mempunyai akses luar biasa terhadap kekuasaan politik, sementara kebijakan publik berpotensi dibuat untuk memperbesar keuntungan kelompok tertentu.

Kalau seorang pengusaha punya bisnis, itu normal.

Kalau seorang pejabat mengurus negara, itu juga normal.

Tetapi ketika uang dan kekuasaan terlalu dekat, rakyat berhak bertanya: yang sedang dilayani ini kepentingan publik atau kepentingan lingkaran sendiri?

Indonesia Jangan Sampai Menjadi Negara Kaya dengan Rakyat yang Selalu Disuruh Mengerti

Kita sering mendengar kalimat bahwa rakyat harus bersabar. Rakyat harus memahami kondisi ekonomi. Rakyat harus membayar pajak. Rakyat harus menjaga stabilitas. Rakyat harus menerima kebijakan sulit.

Baik.

Rakyat bisa memahami.

Tetapi pejabat juga harus memahami satu hal: rakyat bukan mesin pembayaran pajak yang kebetulan mempunyai hak pilih setiap beberapa tahun.

Rakyat adalah pemilik negara secara konstitusional melalui konsep kedaulatan rakyat. Karena itu, masyarakat berhak menuntut transparansi, akuntabilitas, pelayanan publik yang baik, perlindungan lingkungan, dan penggunaan anggaran yang bertanggung jawab.

Yang Dibutuhkan Bukan Anti-Asing, Tetapi Pro-Indonesia

Menyalahkan Amerika, China, Australia, Singapura, atau negara lain juga bukan solusi. Dunia memang saling terhubung. Indonesia membutuhkan perdagangan, investasi, teknologi, dan kerja sama internasional.

Persoalannya adalah posisi tawar.

Kalau investasi asing masuk, Indonesia harus memperoleh manfaat yang layak.

Kalau sumber daya alam dikelola, masyarakat harus memperoleh manfaat.

Kalau lingkungan rusak, harus ada tanggung jawab.

Kalau perusahaan memperoleh keuntungan, negara mendapatkan penerimaan yang wajar.

Kalau tenaga kerja lokal tersedia, harus ada kesempatan yang adil.

Kalau teknologi masuk, Indonesia harus semakin mampu menguasai teknologi, bukan selamanya menjadi tempat produksi murah.

Jangan Cuma Mengekspor Isi Tanah, Tetapi Impor Teknologi

Inilah pekerjaan rumah terbesar Indonesia. Negara kaya sumber daya alam harus bergerak dari ekonomi berbasis komoditas menuju ekonomi berbasis produktivitas, teknologi, industri, dan sumber daya manusia.

Nikel seharusnya menjadi jalan menuju penguasaan teknologi baterai dan kendaraan listrik.

Gas seharusnya mendukung ketahanan energi dan industri bernilai tambah.

Hasil pertanian harus berkembang menjadi industri makanan dengan merek global.

Tambang harus menghasilkan penerimaan negara yang digunakan untuk membangun pendidikan dan teknologi.

Kalau tidak, kita hanya akan menjadi gudang bahan baku dunia dengan gedung-gedung tinggi sebagai dekorasi.

Satire Terakhir untuk Para Penguasa

Wahai para pejabat yang terhormat, jangan terlalu khawatir rakyat akan marah karena pajak.

Rakyat sebenarnya sudah terbiasa membayar.

Yang membuat rakyat lelah adalah ketika mereka membayar dengan susah payah, kemudian melihat negara seperti terlalu murah hati kepada mereka yang sudah sangat kaya.

Jangan terlalu sering meminta rakyat mencintai tanah air kalau hutan, laut, tanah, dan sumber daya alamnya diperlakukan hanya sebagai angka dalam laporan investasi.

Jangan terlalu sering berbicara tentang masa depan anak cucu kalau kebijakan hari ini hanya menghitung keuntungan sampai lima tahun ke depan.

Dan jangan terlalu sering mengatakan bahwa rakyat harus bersatu demi Indonesia kalau elite sendiri sibuk membagi Indonesia berdasarkan kepentingan kelompok.

Rakyat sudah lama bersatu.

Yang kadang sulit bersatu adalah kepentingan para elite.

Indonesia Tidak Kekurangan Kekayaan, Indonesia Kekurangan Keserakahan yang Mau Berhenti

Indonesia mempunyai sumber daya alam yang luar biasa. Tetapi kekayaan alam bukan jaminan kemakmuran. Negara bisa kaya sumber daya tetapi tetap mempunyai ketimpangan jika tata kelola buruk, nilai tambah rendah, korupsi tinggi, dan kekuasaan terlalu mudah dipengaruhi kepentingan ekonomi.

Karena itu, pertanyaan terbesar bukan “siapa yang mengambil emas Indonesia?” atau “siapa yang membeli nikel Indonesia?”

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

“Mengapa setelah sumber daya itu diambil, rakyat Indonesia belum merasa sebanding dengan kekayaan yang dimiliki tanah airnya?”

Kalau pertanyaan tersebut terus muncul dari generasi ke generasi, jangan salahkan rakyat jika suatu hari mereka mulai menghitung bukan hanya harga beras dan bensin, tetapi juga menghitung siapa yang paling banyak menikmati kekayaan negara.

Sebab Indonesia tidak miskin.

Indonesia kaya.

Yang harus dipastikan adalah kekayaan Indonesia tidak hanya membuat segelintir orang semakin kaya, sementara mayoritas rakyat semakin mahir bertahan hidup.

Dan mungkin inilah bentuk kemerdekaan yang sebenarnya belum selesai diperjuangkan: bukan lagi merebut Indonesia dari penjajah asing, tetapi memastikan Indonesia tidak dikuasai oleh kepentingan segelintir orang yang kebetulan mempunyai uang, jabatan, jaringan, dan akses kekuasaan.